KEWIRAUSAHAAN-Peranan Pendidikan Formal dalam Penumbuhkembangan Kewirausahaan

PEMBERDAYAAN SEKTOR PENDIDIKAN NON FORMAL
DALAM PERKOPERASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN
MENUJU EKONOMI GLOBAL

Globalisasi terus terjadi pada segala bidang, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Globalisai membuat kegiatan ekonomi tidak lagi hanya ada pada lingkup internal suatu negara, namun sudah mampu membuat kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak negara tanpa terhalang hambatan yang berarti. Batas-batas perekonomian semakin kabur dengan adanya globalisasi. Hal ini membuat semua pemerintahan dituntut untuk mempersiapkan perekonomian nasionalnya masing-masing supaya mampu menghadapi tantangan ekonomi global. Di tengah-tengah persiapan tiap pemerintahan menyiapkan perekonomiannya menghadapi persaingan global, krisis ekonomi yang menjalar dari satu negara ke negara lain menjadi semakin luas sehingga krisis ekonomi pun menjadi mengglobal. Hal ini harus direspon oleh setiap pemerintahan supaya tidak terkena dampak atau bahkan menjadi pengidap penyakit krisis ekonomi, tidak terkecuali pemerintah Indonesia.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait upaya menghadapi persaingan global dan juga krisis ekonomi global yang sudah mulai menjalar sampai kawasan asia. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah baik melalui kebijakan yang sifatnya makro ataupun mikro ditujukan untuk mempersiapkan dan memperkuat perekonomian nasional. Satu perhatian penting yang sebenarnya harus diperhatikan pemerintah adalah pembangunan ekonomi melalui sektor pendidikan nonformal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Untuk dapat lebih memahami definisi tersebut, perlu dikatahui definisi pendidikan formal. Berdasarkan sumber yang sama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini berarti yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan diluar pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Beberapa contoh pendidikan nonformal adalah lembaga pelatihan keterampilan khusus dan pelatihan-pelatihan dalam berbagai bidang.

Pendidikan nonformal menjadi salah satu senjata dalam menghadapi persaingan bebas menuju ekonomi global. Pendidikan nonformal memberikan sumbangan yang tidak kalah besar dengan pendidikan formal dalam upaya pengembangan perekonomian. Beberapa bidang perekonomian yang dapat dikembangkan oleh sektor pendidikan nonformal adalah koperasi dan kewirausahaan. Bidang koperasi dan kewirausahaan sebenarnya telah masuk dalam kurikulum pendidikan formal. Namun, pendidikan formal seakan-akan tidak mampu mengembangkan potensi-potensi masyarakat yang dalam hal ini adalah peserta didik dalam kedua bidang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan minimnya wirausahawan sukses yang muncul sebagai produk pendidikan formal dan masih sedikitnya koperasi di Indonesia yang mampu memperkuat perekonomian nasional.

Melihat kenyataan tersebut, sektor pendidikan nonformal seharusnya diberdayakan dalam mengembangkan bidang perkoperasian dan kewirausahaan di Indonesia. Pendidikan nonformal harus dioptimalkan keberadaannya supaya mampu meningkatkan kontribusi bidang perkoperasian dan kewirausahaan dalam upaya membangun perekonomian yang mampu bersaing di tengah-tengah gejolak ekonomi global. Ada beberapa ide seputar pemberdayaan sektor pendidikan nonformal dalam bidang perkoperasian dan kewirausahaan yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menghadapi ekonomi global.

A.    PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK BIDANG PERKOPERASIAN

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Secara epistemologis, ilmu perkoperasian berasal dari keinginan sekelompok orang untuk hidup lebih sejahtera, terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berhubungan dengan sisi aksiologis koperasi yang merupakan salah satu alat yang berguna untuk membangun perekonmian. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.

Koperasi dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia, namun kinerjanya sampai saat ini masih jauh dari kata memuaskan, untuk itu perlu dikembangkan ide-ide kreatif terkait dengan koperasi untuk memberdayakan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian yang mampu menghantarkan Indonesia untuk mampu menjaga eksistensi dalam perekonomian global. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah memberdayakan sektor pendidikan nonformal dalam pengembangan koperasi untuk membangun perekonomian yang mantap. Beberapa ide yang terkait dengan pemberdayaan sektor pendidikan nonformal untuk bidang perkopersian dalam rangka membangun perekonomian di masa global adalah sebagai berikut :

1.      Penyuluhan Tentang Pentingnya Hidup Berkoperasi Bagi Masyarakat

Pendidikan nonformal dapat dilakukan oleh pemeintah. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya melaksanakan pendidikan nonformal terkait dengan upaya mendayagunakan koperasi dalam membangun perekonomian sehingga perekonomian nasional siap masuk dalam persaingan ekonomi global. Pendidikan ditujukan kepada masyarakat secara langsung yang dapat dilakukan oleh pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui pentingnya hidup berkoperasi dan manfaat-manfaat apa saja yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui koperasi. Manfaat-manfaat kehidupan berkoperasi mampu menarik masyarakat apabila disampaikan secara edukatif. Hal inilah yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah supaya ide ini dapat menghasilkan produk yang diharapkan.

Ide ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat bawah tentang kehidupan berkoperasi secara benar sehingga banyak orang yang tidak mau berkoperasi. Jikapun ada, mereka menjalankan koperasi tidak secara benar sehingga koperasi tidak berkembang secara benar. Apabila masyarakat sendiri telah mampu memahami pentingnya koperasi bagi hidup mereka, tidaklah sulit untuk mendirikan sebanyak mungkin koperasi dalam rangka membangun perekonomian yang kuat dari bawah sehingga perekonomian nasional secara makro dapat dibentuk diatas pondasi perekonomian mikro yang benar-benar kuat. Efek lebih lanjut adalah dengan munculnya kesadaran pentingnya berkoperasi, koperasi dapat dijadikan satu senjata dalam menghadapi perekonomian global. Kondisi ini akan membuat perekonomian nasional kuat dari hulu sampai hilir.

2.      Pendirian Koperasi Serba Usaha di Setiap Desa oleh Pemerintah Setempat

Sebuah kelompok masyarakat pastilah mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam walaupun ada beberapa kebutuhan yang sama. Banyaknya jenis kebutuhan masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu koperasi di suatu lingkungan. Ide untuk membangun koperasi di setiap desa atau kelurahan ini muncul karena alasan tersebut. Alasan lain adalah karena pemerintah desa mempunyai kekuatan yang cukup untuk membangun jaringan dan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat untuk membentuk koperasi. Jika dikelola dengan baik, maka manfaat tidak hanya dapat diperoleh oleh kelompok pembentuk koperasi dan pemerintah sebagai pelopor berdirinya suatu koperasi di satu lingkup desa atau kelurahan. Lebih jauh daripada itu, masyarakat luas akan lebih tertolong dengan adanya koperasi di lingkungan desa atau kelurahan.

Koperasi serba usaha dipilih dengan alasan bahwa setiap kelompok masyarakat mempunyai kebutuhan yang beragam. Ini merupakan peluang yang baik jika dilihat dari sisi usaha. Masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya jika koperasi mampu diberdayakan dengan maksismal. Selain itu, adanya koperasi juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya karena banyak ide yang dimiliki masyarakat untuk memulai usaha tapi kekurangan dana untuk modal sehingga koperasi dapat mengambil peran sebagai penyedia dana. Sumber dana koperasi dapat diperoleh dari kelompok masyarakat yang dapat dirangkul pemerintah desa untuk mendirikan koperasi dan tidak menutup kemungkinan ada pos anggaran desa atau kelurahan yang dapat dialokasikan untuk membantu operasionalisasi koperasi.

3.      Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Sosialisasi Pentingnya Hidup Berkoperasi

Dalam upaya mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat secara benar dan efektif, pemerintah dapat melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ide ini berangkat dari pemikiran bahwa lembaga swadaya masyarakat mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dibanding dengan pemerintah. Bisa jadi, lembaga swadaya masyarakat lebih mampu meyakinkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kehidupan berkoperasi sehingga mereka mau untuk berkoperasi yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Lembaga swadaya masyarakat dapat diberdayakan untuk melaksanakan pendidikan kepada masyarakat tentang nilai-nilai manfaat berkoperasi dan bagaimana menjalankan koperasi secara benar agar hasilnya pun baik. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat akan sangat membantu karena jangkauan pemerintah yang terbatas karena tidak hanya mengurusi satu urusan saja, sehingga lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini mampu digunakan sebagai kepanjangtanganan dan rekanan pemerintah desa atau kelurahan dalam menjalankan pendidikan perkoperasian kepada masyarakat.

4.      Pembentukan Paguyuban Pengusaha dalam Bentuk Koperasi

Dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, biasanya didominasi oleh satu jenis pekerjaan tertentu mengingat jenis pekerjaan juga ditentukan oleh lingkungan dimana seseorang tinggal. Sebagai contoh adalah masyarakat pantai yang kebanyakan menjadi nelayan atau masyarakat desa yang kebanyakan menjadi petani dan peternak sapi untuk daerah-daerah tertentu. Situasi dan kondisi ini hendaknya direspon oleh pemerintah dan kalangan masyarakat umum untuk membangun satu peguyuban profesi sejenis dalam bentuk koperasi. Koperasi yang dibentuk dapat digunakan sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan profesinya. Tidak hanya itu, jika koperasi dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat dapat memiliki unit usaha sendiri yang termanajemen dengan baik sehingga secara tidak langsung mereka telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dengan mempunyai pondasi perekonomian yang kuat dari bawah.

B.     PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK BIDANG KEWIRAUSAHAAN

Kewirausahaan mampu membantu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam suatu kewirausahaan terdapat kreativitas, intuisi dan mampu memanfaatkan peluang yang berorientasi terhadap kebutuhan manusia dan sejalan dengan tren yang ada di negara-negara maju dimana wirausaha sangat menonjol memainkan peranan penting dan bermutu dalam masyarakat. Wirausahaan adalah orang yang bisa mengadakan kombinasi baru, dimana kombinasi itu merupakan fenomena yang fundamental bagi pembangunan ekonomi, karena mencakup sifat-sifat didalam kewirausahaan itu sendiri antara lain mampu melihat kemasa depan, mempunyai intusi yang kuat, dan mempunyai jiwa kepemimpinan.

Untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha yang baik, diperlukan suatu proses pendidikan untuk memperkenalkan, menjalankan dan mengawasi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat. Pendidikan ini tidak cukup melalui pendidikan formal semata mengingat di Indonesia masih terdapat masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan nonformal menjadi satu alternatif terbaik dalam menjalankan proses pengenalan sampai pengawasan kewirausaahaan oleh masyarakat. Beberapa ide yang terkait dengan pemberdayaan sektor pendidikan nonformal dalam pembangunan ekonomi untuk menghadapi perekonomian global antara lain :

1.      Pelatihan Kewirausahaan untuk Masyarakat Melalui Karang Taruna oleh Pemerintah

Pendidikan kewirausahaan secara nonformal baik jika dilakukan oleh aparatur negara dan pejabat pemerintahan level bawah karena dapat benar-benar menyentuh dan sampai ke masyarakat. Upaya pemberdayaan pendidikan nonformal dalam rangka menghadapi ekonomi global melalui kewirausahaan ini dapat dilakukan pemerintah melalui pemerintahan desa dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan kepada karang taruna dan anggotanya sebagai anggota masyarakat. Karang taruna dipilih mengingat anggota karang taruna relatif masih ada pada usia produktif. Menurut peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam seleksi Pemuda Pelopor, kategori anggota karang taruna berusia antara 15-33 tahun. Maka dari itulah, karang taruna dipilih sebagai sasaran pelatihan mengingat pada usia inilah banyak penduduk yang menganggur dan sebenarnya pada kelompok usia ini juga mempunyai potensi karena kekuatan fisik dan intelektual dinilai sudah cukup kuat untuk bekerja.

Diharapkan melalui pelatihan yang dilakukan ini, akan muncul pengusaha-pengusaha dari kalangan pemuda-pemudi yang mempu menggerakkan perekonomian sehingga secara mikro, perekonomian menjadi lebih kuat dan akhirnya perekonomian nasional juga menjadi kuat untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang membawa peluang serta ancaman yang patut diperhitungkan dalam menjaga perekonomian dalam negeri supaya tidak tergerus serangan pihak luar.

2.      Pembukaan Lembaga Pelatihan Keterampilan Berwirausaha oleh Swasta

Pendayagunaan sektor pendidikan nonformal dalam membangkitkan perekonomian melalui kewirausahaan menjadi satu peluang usaha juga bagi pihak swasta. Dalam hal ini, swasta dapat mendirikan lembaga-lembaga pelatihan keterampilan berwirausaha. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pihak swasta ini tidak masuk dalam jenjang pendidikan formal. Namun, lama kelamaan bisa saja lembaga ini menjadi bagian dari pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh lembaga seperti Universitas Ciputra yang bermula dari program pelatihan biasa yang kemudian menjadi sebuah lembaga pendidikan formal. Tujuan dari ide ini adalah sama dengan yang lain, adalah dalam rangka mempersiapkan perekonomian nasional untuk menghadapi ekonomi global.

3.      Pembentukan Komunitas-komunitas dalam Masyarakat

Pembentukan komunitas-komunitas dalam masyarakat merupakan salah satu uapaya awala dalam mendayagunakan sektor pendidikan nonformal melalui kewirausahaan. Pembentukan komunitas-komunitas ini diharapkan menjadi suatu lingkungan belajar yang selanjutnya dapat diarahkan untuk berwirausaha.

4.      Perlibatan Perusahaan Swasta dalam Pendidikan Berwirausaha di Masyarakat

Latar belakang adanya ide ini adalah keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan nonformal kepada masyarakat dan banyaknya jumlah pengusaha sukses yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Diharapkan pengusaha-pengusaha menularkan kiat-kiat suksesnya dalam membangun usaha kepada masyarakat sebagai bentuk stimulus bagi masyarakat untuk ikut berwirausaha.

Ide-ide yang terkait dengan perkoperasian dan kewirausahaan yang telah dikemukakan tersebut merupakan bentuk konkret dari upaya pendayagunaan pendidikan nonformal dalam perkoperasian dan kewirausahaan untuk ekonomi global. Diharapkan dengan adanya ide-ide tersebut, perekonomian nasional secara makro dapat bertambah kuat supaya siap meghadapi globalisasi ekonomi melalui pengembangan usaha koperasi dan kewirausahaan secara mikro.